Kasus Korupsi Bansos Covid-19 ? Koruptor Hilang Nurani !!!

 

Penyidik ​​kasus korupsi Bansos (Bansos) COVID-19 menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari P dan Batubara sebagai tersangka.Andre Dedy Nainggolan mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus tersebut. sebagai tersangka barulah awal dari pengungkapan kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp100 T. Adapun dugaan jumlah kerugian negara ini, disampaikan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan, Dugaan kerugian negara tersebut sempat ramai dibicarakan bulan lalu, yang dilansir CNBC Indonesia, Novel Baswedan berkisah tentang kasus korupsi Bansos Covid-19 senilai 100 triliun rupiah. Namun dia belum bisa memastikan hal itu, karena kasusnya perlu dipelajari lebih lanjut.

Kasus Korupsi Bansos Perdana yang Ditangani Nenggo, adapun fokus pengusutan yang dilakukan timnya pada perkara ini, kata pria yang akrab disapa Nenggo ini, khusus pada penyaluran bansos untuk warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

pada bansos yang kami tangani adalah warga yang membutuhkan bantuan, sebanyak 1,9 juta penerima di Jabodetabek, katanya saat berbincang dalam siaran langsung akun Instagram @whatisupindonesia, Selasa (22/6/21) malam, menurutnya, 

Nenggo mengatakan, penyidikan kasus itu sebenarnya bukan tugas timnya sejak awal. Pasalnya, selama 13 tahun di KPK, ia dan timnya kerap menangani kasus korupsi terkait konstruksi.

Penyelidikan yang saya lakukan biasanya terkait dengan konstruksi, seperti pembangunan jalan. Bantuan sosial adalah kasus pertama yang saya tangani. Ini (kasus korupsi bansos di wilayah Jabodetabek) bukan tim asli saya (penyelidikan). Ada penyelidikan . Tim awalnya menindaklanjuti ketika ada ketidaksesuaian (penggunaan anggaran bansos), katanya.

Ia mengaku saat mengetahui kasus korupsi bansos bernilai besar, ia tidak bisa menahan amarahnya, bahkan dalam konteks pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang menderita.

“Saat pertama kali mengetahui kasus korupsi bansos, saya sangat marah. Soalnya, kalau kasus pembangunan itu menyangkut fasilitas umum, meski kualitasnya jelek, ada yang pakai. Barangnya ada. Korupsi terlibat dalam hal ini. proyek bantuan sosial, dan ada banyak orang. Butuh bantuan. Sebagian besar dari mereka terkena dampak epidemi dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Mereka adalah penerima bantuan sosial. Bantuan sosial semacam ini benar-benar mereka harapkan. Nilainya kecil terkorosi. Ini bukan hanya berbicara tentang korupsi, tetapi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami sedang menyelidiki, jadi kami marah, katanya.

Advokasi korban bantuan sosial untuk menuntut ganti rugi

Nenggo menyatakan kliennya menyita dana senilai 15 miliar rupiah saat menangani kasus tersebut. Padahal, menurutnya, kasus-kasus yang terungkap saat ini hanya bersifat dangkal.

Ini masih suap dari beberapa orang dan tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Bayangkan setiap paket yang diterima inferior. Ikan sarden hanya diisi kuah dan nasi inferior. Kasus bansos bukan hanya itu. Masyarakat saat ini kasus bantuannya yang diproses hanya Jabodetabek, dan anggaran Kementerian Sosial mungkin triliunan rupiah,” jelas pria yang bergabung dengan KPK sejak 2008 itu.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Easter mengakui kasus korupsi dana bansos terjadi saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia tahun lalu, dan dia sama frustasinya dengan Nenggo.

"Saat krisis epidemi, bansos malah korupsi. Malah ada data ganda dan yang tidak seharusnya diuntungkan. Bayangkan ekonomi rakyat terkena wabah. Makanya ada bantuan dari "negara korup." . Ketika saya mengetahuinya, saya sangat bersemangat," katanya bersamaan.

Ia mengaku mau tak mau memikirkan para pelaku korupsi yang tidak menggunakan hati nuraninya, yang melihat masyarakat menghadapi banyak kesulitan untuk bertahan dari pandemi COVID-19.

Akibat wabah ini, banyak orang juga tergolong orang miskin baru karena dipecat (diberhentikan) atau bisnis yang mereka geluti bangkrut. Para pelaku korupsi dalam bencana seperti itu sangat kejam," katanya.

Ia melanjutkan, ICW diminta mengadvokasi korban korupsi bansos COVID-19 dan menggugat Juliari P. Batubara untuk ganti rugi. Baru kali ini ICW dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) mendampingi korban korupsi dalam menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, kami bermaksud memberikan santunan kepada korban. Bersama LBHI dan LBH Jakarta, gugatan sudah diajukan awal pekan ini,” dia menjelaskan.

Unsur koruptor sudah kehilangan hati nuraninya karena tuntutan partai politik

Peneliti ICW lainnya, Tibiko Zabar, memastikan pihaknya akan terus memantau advokasi ini agar para korban korupsi bansos bisa mendapatkan hak-hak yang selama ini dirampas dari kasus korupsi.

Bersama-sama kita lihat di hulu penyaluran bansos, pemotongan anggaran terbukti korupsi. Ini membuat rakyat sengsara," kata Biko kepada Assumption.co melalui telepon, Rabu (23/6/21).

Ia berharap prosesi dapat berjalan dengan lancar. “Seperti yang dikatakan Bu Lola, gugatan sudah diajukan. Banyak orang yang kami wakili menjadi korban kasus ini, mulai dari tukang ojek hingga tukang bakso. Kami berharap gugatan yang telah diajukan dapat diproses secara adil dan seadil-adilnya. secara hukum.” Katanya.

Sementara itu, Zaenal Budiyono, Direktur Eksekutif Center for the Study of Developing Countries (DCSC), mengaku tak heran jika kasus korupsi dana bansos yang terungkap saat ini hanya "kulit".

Ia meyakini, jika kasus korupsi diusut lebih jauh, akan lebih banyak turunan yang bisa mengungkap di balik layar kasus ini. “Ini tidak mengherankan. Kasus korupsi seperti ini mungkin masih tertinggal. Jika melihat alasan pelaku (Giuliari) terungkap saat ini, motivasinya tentu untuk melakukan urusan politiknya yang semakin mahal.Zaenal menjelaskan saat dihubungi terpisah.

Dia mengatakan, biaya politik yang tinggi saat ini pasti akan mengarah pada korupsi pejabat, dan pejabat ini kebetulan adalah kader partai. Biaya politik yang mahal membuat para pelaku kehilangan hati nurani. Bahkan, mereka digunakan untuk urusan boros," katanya.

Koreksi: Seperti yang ditulis sebelumnya dalam artikel ini, penyidik ​​KPK Andre Dedy Nainggolan mengatakan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 merugikan negara sebesar Rp 100 triliun. Kalimat tersebut kurang tepat, karena jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi bansos Covid-10 masih bersifat dugaan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Editor meminta maaf atas kesalahan ini.

0/Post a Comment/Comments